You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok Masih Cari payung Hukum ERP
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Ahok Masih Cari payung Hukum ERP

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih mencari payung hukum untuk penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road ricing (ERP). Karena sistem tarif yang diinginkan bisa disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang melintas.

Nah itu yang lagi kita cari, kita menginginkan ERP adalah untuk mengontrol jumlah kendaraan di sebuah jalan bukan pajak, bukan seperti tol. Ini yang belum ketemu

"Nah itu yang lagi kita cari, kita menginginkan ERP adalah untuk mengontrol jumlah kendaraan di sebuah jalan bukan pajak, bukan seperti tol. Ini yang belum ketemu," kata Ahok di Balaikota, Rabu (5/8).

Menurut Ahok, jika ditetapkan sebagai retribusi maka tarif tidak bisa disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang melintas. "Jadi kalau retribusi, tidak bisa naik turun (tarif). Saya kan maunya begini, mobil yang lewatnya sedikit turunin harganya. Kalau banyakan naikin harganya," ucapnya.

Perluasan Zona Larangan Sepeda Motor Masih Tunggu ERP

Dikatakan Ahok, kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini adalah tidak adanya pejabat yang berani untuk mengeksekusinya. Karena mereka takut untuk berbuat salah. Untuk itu, Ahok telah mengganti Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi.

"Sekarang rata-rata pejabat kita itu takut berbuat salah, ada temuan. Makanya saya cari orang yang tidak takut, tidak punya masa lalu. Makanya dengan cara baru sekarang yang jadi Kadishub sekarang bukan orang yang berasal dari orang perhubungan," ujar Ahok.

Kendati demikian, Ahok optimis dengan penerapan ERP di ibu kota. Dia berencana menugaskan penerapan sistem ERP ini kepada BUMD yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun lagi-lagi belum ada payung hukumnya.

"Mesti siapin dasar hukumnya. Kan baru selesai uji coba setahun. Lagi evaluasi, dengan dasar uji coba itulah kita akan membuat proses lelang," tandas Ahok.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pramono Minta Lurah Malaka Sari Dibebastugaskan

    access_time30-06-2025 remove_red_eye10194 personDessy Suciati
  2. Pramono Lantik 100 Pejabat Fungsional

    access_time30-06-2025 remove_red_eye1434 personDessy Suciati
  3. Tes Lapangan Calon PPSU Kelurahan Cikoko Dibagi Tiga Gelombang

    access_time02-07-2025 remove_red_eye1084 personTiyo Surya Sakti
  4. Rano Sebut BTN JAKIM 2025 Dorong Promosi dan Perekonomian Jakarta

    access_time29-06-2025 remove_red_eye984 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pramono Dorong Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Kelas Dunia

    access_time29-06-2025 remove_red_eye876 personDessy Suciati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik